Center of Economic and Law Studies (Celios) mengkritik keras data kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mengklaim bahwa metode penghitungan yang digunakan sudah usang dan tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Menurut Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, BPS masih mengandalkan pendekatan pengukuran berbasis pengeluaran yang tidak lagi relevan dengan perkembangan ekonomi dan sosial Indonesia selama hampir lima dekade.
Kritik ini muncul setelah BPS melaporkan penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 23,85 juta orang atau 8,47% pada Maret 2025, turun 0,1% poin dibandingkan September 2024.
Data BPS ini sangat kontras dengan laporan terbaru Bank Dunia yang menyebutkan bahwa 68,2% atau sekitar 194,4 juta jiwa penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan internasional, menunjukkan selisih delapan kali lipat.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menegaskan bahwa data BPS kurang valid jika tidak ada revisi garis kemiskinan, yang saat ini masih di kisaran Rp609.160 per kapita per bulan.
Bhima membandingkan standar BPS dengan standar Bank Dunia yang menggunakan Purchasing Power Parity (PPP) 2021 untuk upper-middle income country setara US$8,3 per hari atau sekitar Rp1,5 juta per bulan per orang, padahal Indonesia telah berstatus upper middle income country.
Dampak dari metodologi yang usang ini, menurut Celios, berpotensi menekan alokasi anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2026 karena jumlah penduduk miskin yang terdata pemerintah terlihat kecil.
Celios mendesak reformasi menyeluruh terhadap metodologi pengukuran kemiskinan, mengusulkan penggantian indikator berbasis pengeluaran menjadi ukuran pendapatan bersih (disposable income) yang dinilai lebih akurat.
Selain itu, Celios juga menyarankan agar pengukuran kemiskinan dikombinasikan dengan indikator kesejahteraan lain seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, perumahan layak, jaminan sosial, serta tingkat pengangguran dan kriminalitas untuk potret sosial-ekonomi yang utuh.
Jabar Erat
Itqan Peduli