Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menggelar aksi bertajuk "Indonesia Gelap" pada Kamis, 20 Februari 2025. Sejumlah elemen mahasiswa akan turut serta dalam demonstrasi ini, yang merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin, 17 Februari 2025. Selain di Jakarta, aksi serupa juga berlangsung di berbagai daerah, seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.
BEM SI menyatakan bahwa aksi ini bertujuan menolak kebijakan pemangkasan anggaran di hampir semua kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah, yang disebut Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah efisiensi. Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Herianto, menjelaskan bahwa aksi ini dilakukan saat bertepatan dengan pelantikan kepala daerah terpilih pada 20 Februari 2025. Menurutnya, mahasiswa ingin mengingatkan para kepala daerah mengenai tanggung jawab moral mereka dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat.
Herianto mengungkapkan bahwa aksi lanjutan ini digelar karena pemerintah belum merespons tuntutan mahasiswa yang telah disampaikan dalam demonstrasi pada 17 Februari 2025. Ia berharap pemerintah segera memberikan tanggapan, karena masyarakat juga menunggu kejelasan atas kebijakan tersebut.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengimbau mahasiswa agar lebih teliti dalam menilai kebijakan efisiensi anggaran. Ia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan berdampak pada sektor pendidikan maupun peningkatan biaya pendidikan.
Selain menolak kebijakan pemangkasan anggaran, BEM SI juga menuntut transparansi dalam proyek pembangunan strategis nasional (PSN), yang dinilai kerap merugikan masyarakat melalui penggusuran. Mereka juga menolak revisi Undang-Undang Minerba, menentang dwifungsi TNI, serta mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Secara keseluruhan, terdapat 13 tuntutan yang diajukan dalam aksi ini, yang mencerminkan keresahan mahasiswa dan masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menanggapi aksi ini, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah menerima aspirasi dengan tangan terbuka, tetapi meminta agar aksi demonstrasi tidak disertai perusakan fasilitas umum.
Jabar erat
itqan peduli
sumber: tempo.co