Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, merekomendasikan pengembangan sistem pelacakan beras berbasis teknologi digital untuk memberantas peredaran beras oplosan di dalam negeri.
Sistem ini, yang berpotensi menggunakan teknologi seperti blockchain, akan memantau rantai pasok beras dari petani hingga konsumen, memastikan transparansi, mencegah manipulasi, dan memudahkan pengawasan.
Masalah peredaran beras oplosan menjadi perhatian serius, tidak hanya mengganggu pasokan tetapi juga merugikan konsumen, terutama yang berpenghasilan rendah, dan dapat menghambat upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan.
Diperlukan penguatan pengawasan dan koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L), termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, untuk menangani kasus beras oplosan secara efektif.
Pemberian sanksi tegas, mulai dari denda hingga pencabutan izin usaha atau pelarangan distribusi, diusulkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.
Diperlukan regulasi ketat terkait standarisasi kualitas beras premium, mencakup pengujian rutin kadar air, butir kepala, dan kepatuhan takaran, serta sertifikasi bagi produsen beras premium.
Regulasi pelabelan juga perlu diperkuat untuk memastikan informasi lengkap seperti kelas mutu, berat bersih, komposisi, dan kemampuan telusur (traceability) yang mudah dipahami oleh konsumen.
Penghapusan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras premium disarankan, dengan alasan bahwa konsumen beras premium berasal dari kalangan atas yang tidak terpengaruh signifikan oleh kenaikan harga.
Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) direkomendasikan untuk dilakukan langsung oleh pemerintah kepada penerima manfaat melalui operasi pasar keliling atau Koperasi Desa Merah Putih, bukan melalui distributor atau agen, untuk meminimalisir kebocoran.
Jabar Erat
Itqan Peduli